Cak Lontong Ingatkan Sanksi Pidana Jika Intervensi Pilgub Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Cak Lontong mengingatkan ancaman sanksi pidana bagi TNI, Polri, hingga ASN jika berupaya mengubah hasil penghitungan suara di Pilgub DKI Jakarta.

Cak Lontong mengklaim duet Pramono Anung-Rano Karno telah menang satu putaran berdasarkan sejumlah hasil hitung cepat atau quick count. Dia mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga Pilkada Jakarta berjalan jujur dan adil.

"Kami juga ingin mengingatkan bahwa mungkin TNI, Polri, ASN yang melakukan hal-hal untuk mengintervensi jalannya Pilkada maka sanksinya adalah pidana," kata Cak Lontong dalam jumpa pers di posko pemantauan hasil hitung cepat kubu paslon nomor urut 3, Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11).

Cak Lontong menegaskan bahwa pihaknya juga telah mengantongi bukti lengkap C1.Hasil-KWK. Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan perhitungan berdasarkan data tersebut.

"Jadi kami mengharap untuk pihak-pihak yang ingin mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang karena kita sudah punya bukti kuat," katanya.

Cak Lontong menyebut ada enam lembaga yang yang telah mengunggulkan Pramono-Rano menang di atas 50 persen lewat hasil hitung cepat mereka. Enam lembaga tersebut yakni, LSI SMRC, LSI Denny JA, Voxpoll, dan Poltracking.

"Bisa kita lihat ya ada 6 tadi yang sudah saya sebutkan, ada 6 lembaga survei yang menempatkan paslon 3 ini pada posisi 50 persen lebih, karena aturan dari Pilkada di DKI ini adalah 50% plus 1," katanya.

Hingga pukul 19.00 WIB, hasil hitung cepat Charta Politika, dan LSI hampir selesai (di atas 99 persen) dan ketiganya menempatkan keunggulan Pramono-Rano di atas 50 persen. Namun Indikator yang datanya baru masuk 98,75 persen menyebut keunggulan Pramono-Rano 49,85 persen.

Hanya SMRC yang telah mengantongi 100 persen data dengan keunggulan Pramono-Rano sebesar 51 persen.

(asa/asa)

[Gambas:Video CNN]