Dilaporkan RK-Suswono, KPU Jakarta Tetap Lanjutkan Rekapitulasi Suara

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan tetap melanjutkan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024 meskipun dilaporkan tim Ridwan Kamil-Suswono (Rido) ke Bawaslu dan DKPP.

Komisioner KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah menilai laporan-laporan itu tidak menghambat tahapan rekapitulasi. KPU DKI Jakarta akan mempelajari laporan-laporan itu dan memberi jawaban resmi ke Bawaslu dan DKPP.

"Saya kira tidak ada pengaruh ya laporan dari pasangan calon yang melaporkan KPUD ke DKPP, tidak menghambat proses rekapitulasi kami," kata Fahmi di Hotel Merlynn Jakarta, Kamis (5/12).

KPU DKI Jakarta akan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2024 Sabtu (7/12) hingga Senin (9/12). Acara itu rencananya digelar di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jakarta Pusat.

Fahmi membantah tudingan tim Rido soal KPU tidak profesional dengan tidak membagikan formulir pemberitahuan C6 kepada pemilih. Dia mengakui memang tak semua formulir C6 berhasil diberikan kepada pemilih. Namun, ia memastikan hal itu bukan berarti pemilih tidak bisa ikut mencoblos.

"Pada prinsipnya, warga DKI Jakarta yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap walaupun tidak mendapatkan C pemberitahuan itu tetap dilayani oleh KPPS kami di TPS masing-masing," ujarnya.

"Ibarat kita nonton konser, C6 itu bukan tiket masuk," ucapnya.

Fahmi mengatakan sosialisasi pelaksanaan pilkada pun sudah dilakukan masif. Bahkan, berbagai media massa ikut mengumumkan pelaksanaan pilkada pada 27 November.

Sebelumnya, tim Rido melaporkan KPU DKI Jakarta ke Bawaslu dan DKPP. Salah satu hal yang dilaporkan adalah distribusi C6 yang tidak merata.

Mereka menganggap hal ini membuat banyak pemilih tidak ke TPS. Tim Rido merasa dirugikan dengan hal itu.

"Survei sampling yang kita ambil khususnya Jakarta Timur itu rata-rata dari beberapa kelurahan, tingkat partisipasinya hanya 30 persen. Berarti kalau misal DPT-nya ada 580 per TPS, kemungkinan besar ada 300-400 yang tidak menggunakan hak pilih," kata Tim Bidang Hukum RIDO Muslim Jaya Butar Butar di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (5/12).

(dhf/DAL)

[Gambas:Video CNN]