3 weeks ago
12
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam rangkaian agenda rapat yang akan mulai efektif pada pekan depan.
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan rapat salah satunya akan membahas usulan Pigai terkait anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak (Natalius). Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman kita tanya," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
Willy menilai usulan tersebut bukan tidak mungkin untuk disetujui. Ia meyakini Menteri HAM punya pertimbangan dengan mengusulkan kenaikan anggaran dari sekitar Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurut Willy, HAM merupakan spirit fundamental dalam bernegara. Sebab, di dalamnya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk di antaranya makan bergizi hingga memiliki tempat tinggal.
"Fundamental right itu yang harus kita lihat kan, bukan hanya masalah sipol (hak-hak sipil dan politik) ya, tapi juga ekosob (ekonomi, sosial, budaya). Kalau itu masuk sipol dan ekosob, itu sangat worth it, Rp20 triliun itu," katanya.
Namun, Willy mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sikap DPR terkait usulan tersebut. Ia mengaku akan mengkaji terlebih dahulu, termasuk program kerja yang akan dilakukan dengan jumlah itu.
"Kita tunggu aja, dan kita husnuzon saja, apa yang akan menjadi kebutuhan beliau, toh kementeriannya sudah ada sendiri," ujarnya.
DPR akan kaji usul anggaran Rp20 triliun
Sementara Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan anggaran Rp20 triliun dari Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai.
Menurut Adies, pihaknya belum bisa memutuskan usulan yang disampaikan Pigai karena belum melihat rinciannya, terutama apakah jumlah itu masuk akal atau tidak.
"Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari 60 ke 20 triliun, nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidaknya. Kita akan lihat," kata Adies.
Adies menjelaskan bahwa usulan itu baru akan dikaji pada 2025 mendatang dan jika disetujui baru akan berlaku untuk 2026. Sebab, alokasi anggaran untuk 2025 telah disahkan DPR sebelumnya.
"Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin, jadi pembahasannya pasti 2025 dimulai, kalau enggak salah sekitar bulan April," ujarnya.
Nantinya, pembahasan tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan. Mereka, kata Adies, akan melihat apakah usulan tersebut bisa ditopang oleh APBN sesuai kebutuhan lembaga dan kementerian lain.
"Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru," katanya.
Namun, menurut Adies, semua usulan anggaran kementerian bisa saja disetujui selagi hal itu masuk akal tinggal disesuaikan dengan kemampuan APBN. Hanya saja, Adies turu menyoroti sejumlah lembaga yang permintaannya tak bisa dipenuhi karena beban APBN tak sanggup memenuhinya.
"Demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada empat peradilan, militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga," katanya.
Natalius Pigai mengaku punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.
Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaku ingin memperkuat perlindungan HAM. Menurutnya, dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.
"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10).
(thr/fra)
