Dudung Sebut Tidak Ada Wantimpres Prabowo, Sudah Ada Penasihat Khusus

3 weeks ago 8

CNN Indonesia

Selasa, 22 Okt 2024 16:23 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman kini sudah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Hal itu, kata Dudung, karena Prabowo sudah memiliki Penasihat Khusus Presiden.

"Setahu saya inilah penasihatnya hanya satu. Tidak ada Wantimpres," kata Dudung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eks KSAD itu mengatakan nantinya dia akan berkoordinasi dengan penasihat khusus bidang lainnya hingga kementerian/lembaga terkait, terkhusus Kementerian Pertahanan.

Dia mengatakan penasihat khusus pertahanan tidak hanya berkaitan dengan alutsista. Namun dirinya juga akan fokus pada masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

"Nah Pak Presiden kan mantan Menhan, tentunya juga banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga saya pun khusus saya sendiri memberikan masukan kepada beliau tentang perkembangan situasi," ujarnya.

Pelantikan Dudung sebagai penasihat khusus presiden tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden RI. Selain Dudung, ada enam penasihat lainnya yang ditunjuk Prabowo.

Prabowo juga melantik tujuh utusan khusus presiden, salah satunya Raffi Ahmad. Lalu Stafsus Presiden bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

Pun ada enam kepala dan wakil badan lainnya yang dilantik. Di antaranya Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Lalu Badan Penyelenggara Haji, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, hingga Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

(khr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi