Eks Intel Korsel Ungkap Presiden Perintahkan Tangkap Pemimpin Oposisi

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan pejabat Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol sempat memerintahkan intel untuk menangkap para pemimpin oposisi selama darurat militer.

Mantan Wakil direktur pertama NIS, Hong Jang Won, menuturkan Yoon pada Selasa (3/12) memerintahkannya untuk menangkap tokoh-tokoh politik terkemuka termasuk para pemimpin oposisi dan partai berkuasa kala ia masih menjabat. Perintah itu disampaikan setelah Yoon secara mendadak mendeklarasikan status darurat militer.

"Ambil kesempatan ini untuk menangkap mereka dan menyingkirkan mereka semua," kata Hong meniru perintah Yoon, seperti dikutip The Korea Herald, Jumat (6/12).

Hong mengatakan ia secara spesifik diperintahkan untuk menahan enam pemimpin politik teratas, yakni Ketua People Power Party (Partai Kekuatan Rakyat) Han Dong Hoon; Ketua Partai Demokrat Korea selaku partai oposisi utama, Lee Jae Myung; pejabat teras Partai Demokrat Korea Park Chan Dae; Ketua Partai Rebuilding Korea Cho Kuk; anggota parlemen dari Partai Demokrat Jung Chung Rae; dan Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik.

Selain itu, ia juga diperintahkan untuk membantu Komando Kontra-intelijen Pertahanan dalam menahan keenam orang tersebut, bersama dengan mantan Ketua Mahkamah Agung Kim Myeong Soo dan jurnalis liberal Kim Ou Joon.

Hal itu diketahui dalam pengarahan media yang disampaikan oleh Kim Byung Kee dari Partai Demokrat pada Jumat.

Kesaksian Hong ini mengonfirmasi laporan media sebelumnya yang menyebut Presiden Yoon berencana menangkap semua saingan politiknya selama darurat militer.

Kendati begitu, Hong menolak perintah tersebut sehingga ia diberhentikan karena tak patuh terhadap tugas.

Kepala NIS Cho Tae Yong sementara itu membantah pengakuan Hong. Dia mengatakan Presiden Yoon tak pernah memerintahkan penangkapan semacam itu ke NIS dan Yoon tidak memecat Hong karena membangkang.

"Saya ingin menegaskan bahwa presiden tidak meminta direktur NIS untuk menangkap politisi. Presiden tidak memberikan perintah penangkapan sebelum maupun sesudah deklarasi darurat militer," ucap Cho, seperti dikutip The Korea Herald.

"NIS tidak memiliki otoritas investigasi sehingga tidak mampu melaksanakan perintah penangkapan. NIS sama sekali tidak terlibat," tegas Cho.

Cho menjelaskan pemecatan Hong dari posisi wakil direktur dilakukan bukan karena membangkang, melainkan karena Hong "melanggar prinsip menjaga netralitas politik."

Komando Kontra-intelijen Pertahanan juga telah membantah pernyataan Hong. Mereka mengeklaim tak pernah menerima perintah untuk menangkap para politisi.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]