Kapolri soal Tudingan 'Partai Cokelat' di Pilkada: Tanyakan ke Partai

1 month ago 21

CNN Indonesia

Kamis, 05 Des 2024 15:04 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait tudingan 'Partai Cokelat' yang terlibat cawe-cawe dalam Pilkada 2024, khususnya di Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait adanya tudingan 'Partai Cokelat' yang terlibat cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 khususnya di Jawa Tengah. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)

Jakarta, CNN Indonesia --

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait tudingan 'Partai Cokelat' yang terlibat cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, khususnya di Jawa Tengah.

Ia tidak menjawab secara tegas ihwal tudingan Polri yang disebut sebagai Partai Cokelat. Ia hanya meminta agar hal tersebut ditanyakan ke partai yang dimaksud.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanyakan ke partai lah," ujarnya sambil tersenyum usai konferensi pers di Gedung Rupattama Mabes Polri, Kamis (5/12).

Dugaan keterlibatan parcok yang diasosiasikan dengan aparat kepolisian menjadi sorotan usai pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Kritik itu terutama lantang disuarakan PDIP.

Bahkan, mereka belakangan mengaku membuka peluang untuk mengembalikan Polri di bawah Kemendagri dan TNI. Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyebut usulan itu didasarkan pada masalah di internal Polri terutama cawe-cawe mereka di pemilu.

Padahal, kata Deddy, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar kepolisian republik Indonesia dikembalikan kebawah Kementerian Dalam Negeri," kata dia dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11).

Namun, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengklaim mayoritas fraksi atau tujuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR telah sepakat menolak usulan. Dia bahkan menyebut isu parcok sebagai hoaks.

"Mayoritas fraksi di Komisi III menyampaikan tujuh dari delapan fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut," kata Habib yang meruapkan anggota asal Gerindra di kompleks parlemen, Senin (2/12).

(tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi