Komisi X DPR: Penghapusan PPDB Zonasi Harus Dengar Beragam Aspirasi

1 month ago 20

CNN Indonesia

Jumat, 22 Nov 2024 14:38 WIB

Komisi X DPR menegaskan warga dan pihak-pihak berkepentingan terkait harus dimintai pendapat soal penghapusan PPDB zonasi. Foto ilustrasi. Komisi X DPR menegaskan warga dan stakeholder terkait harus dimintai pendapat soal penghapusan PPDB zonasi. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi X DPR menilai penghapusan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempertimbangkan aspirasi semua pihak. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ingin kebijakan yang diputuskan benar-benar berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia.

"Kami berpandangan sebaiknya kita mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata Hetifah dikutip dari Antara, Jumat (22/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hetifah menjelaskan sistem PPDB zonasi awalnya diterapkan untuk mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Namun, pelaksanaan sistem itu menghadapi tantangan, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengeksplorasi alternatif jika sistem zonasi benar-benar dihapus.

"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (PPDB jalur afirmasi)," ucapnya.

Komisi X DPR, kata Hetifah, mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Ia berpendapat masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar-sekolah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem PPDB zonasi.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Karena itu, penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, 'Pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing. "Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," katanya.

(tim/tsa)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi