Poltracking Sebut Pakai Verifikasi Berlapis untuk Survei

Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga survei Poltracking Indonesia menegaskan survei-survei mereka sudah melalui verifikasi berlapis. Pernyataan itu merespons polemik beda hasil survei Pilgub Jakarta 2024.

Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan ada lima lapis verifikasi yang diterapkan. Hal itu guna meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.

"Setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi 5 lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh," kata Masduri melalui keterangan tertulis, Senin (18/11).

Verifikasi pertama dilakukan dengan penerapan sistem geolokasi saat surveyor memasukkan data survei. Sistem ini menunjukkan proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai lokasi yang sebenarnya.

Lalu data survei diverifikasi menggunakan foto. Poltracking mengecek keabsahan data dengan melihat foto responden saat survei. Langkah ini dilakukan demi memastikan responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei.

Verifikasi ketiga dilakukan melalui ambang batas durasi pengisian survei di aplikasi. Poltracking memantau waktu pengerjaan survei yang dilakukan melalui aplikasi. Keabsahan dipertanyakan bila survei yang dilakukan jauh lebih cepat dari ambang batas durasi yang ditentukan.

"Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid," ucap Masduri menjelaskan lapis keempat verifikasi.

Verifikasi terakhir dilakukan melalui telepon. Poltracking menghubungi kembali responden yang datanya sudah masuk dalam sistem.

"Keberhasilan proses verifikasi data lima lapis ini memastikan Poltracking Indonesia terus menjadi pelopor dalam penyediaan data yang akurat dan terpercaya," ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia terlibat polemik beda hasil survei Pilgub DKI Jakarta 2024. Hasil survei Poltracking berbeda dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diterbitkan beberapa hari sebelumnya.

LSI menyebut Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan elektabilitas 41,6 persen. Elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono 37,4 persen.

Sementara itu, Poltracking menyebut elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono 51,6 persen. Adapun Pramono-Rano 36,4 persen.

Perbedaan hasil survei itu membuat Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar sidang etik terhadap dua lembaga itu. Hasilnya, Persepi melarang Poltracking mempublikasikan hasil survei tanpa pengawasan Dewan Etik. Poltracking dinilai tak bisa memberikan data asli survei tersebut.

Meski demikian, hal itu dibantah oleh Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. Hanta mengatakan telah memberikan semua data asli survei saat sidang etik. Dia juga menegaskan tak punya kepentingan di balik survei Pilgub DKI Jakarta.

"Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya," ucap Hanta Yuda dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/11).

(dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]