Puan Wanti-wanti Pimpinan KPK Baru Tak Politisasi Kasus Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pimpinan KPK baru tak melakukan politisasi dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Puan berharap pimpinan baru ke depan terutama bisa memitigasi dan mencegah korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Puan usai menggelar rapat Paripurna pengesahan terhadap 5 nama capim dan 5 calon dewas KPK baru periode 2024-2029, Kamis (5/12).

"Semoga menjadi sosok yang bisa memitigasi korupsi, mengantisipasi korupsi. Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi," kata Puan.

Menurut Puan, mekanisme seleksi dan pemilihan capim dan cadewas di DPR kini sudah selesai. Selanjutnya, pihaknya akan berkirim surat ke Presiden untuk menyerahkan hasilnya.

Puan mengatakan presiden setelah ini memiliki kewenangan penuh untuk melantik daftar nama-nama tersebut sebelum masa jabatan pimpinan sebelumnya habis pada pertengahan Desember mendatang.

"Sudah selesai mekanisme yang ada di DPR Setelah ini tentu saja akan kami kembalikan bersurat kepada presiden atau pemerintah. Selanjutnya tentu saja akan ditetapkan oleh presiden dan pemerintah," kata dia yang juga Ketua DPP PDIP tersebut.

Adapun lima nama calon pimpinan KPK 2024, yakni Setyo Budiyanto sebagai Ketua (mantan Direktur Penyidikan KPK), Johanis Tanak (Komisioner KPK saat ini), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK), Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK) dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

Sementara di kursi dewan pengawas KPK akan diisi oleh Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]