Rapat Tertutup, DPR Ingatkan BIN Tak Jadi Alat Pemenangan Pilkada

1 week ago 5

CNN Indonesia

Senin, 04 Nov 2024 19:06 WIB

BIN rapat perdana secara tertutup dengan Komisi I DPR untuk membahas program 100 hari di bawah Kabinet Merah Putih, Senin (4/11). Ilustrasi simulasi pilkada serentak 2024. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar rapat perdana secara tertutup dengan Komisi I DPR untuk membahas program 100 hari di bawah Kabinet Merah Putih, Senin (4/11).

Anggota Komisi I DPR, Yoyok Riyo Sudibyo mengungkap rapat salah satunya membahas dan melakukan pemetaan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan pada Pilkada yang akan digelar 27 November mendatang.

Yoyok juga menegaskan bahwa BIN tidak akan menjadi alat pemenangan partai atau calon tertentu di Pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi sudah disampaikan bahwa BIN tidak menjadi corong untuk pemenangan dari sebuah partai atau perseorangan. Jadi BIN tetap tunduk patuh perintah dari Presiden," kata Yoyok usai rapat.

Pada kesempatan itu, dia juga mengungkap sejumlah daerah yang dianggap rawan pada Pilkada nanti. Yoyok mengungkap beberapa daerah yang akan menjadi perhatian antara lain, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Aceh.

"Kerawanan untuk Pilkada sendiri tadi sudah ada plotting-nya. Sudah ada plotting-nya ada di Papua, kemudian ada di Jawa Timur, ada yang nyampaikan di Jawa Tengah, ada yang nyampai di Aceh," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua MPR yang ikut hadir dalam rapat, Ahmad Muzani mengungkap rapat tersebut membahas sejumlah program prioritas untuk 100 hari BIN.

Namun, rapat kata Muzani juga membahas upaya pengamanan selama Pilkada nanti. Dia mengungkap bahwa pihaknya memetakan tingkat kerawanan mulai dari kecil, sedang, hingga tinggi. Tingkat kerawanan itu menurut dia didasarkan salah satunya pada rekam jejak masa lalu terkait kondisi sosial masyarakat.

"Tadi disampaikan dan kepala BIN mengatakan bahwa sebagai Intel negara dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya yakni, Polri dan TNI supaya informasi intelijen akan aktif untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan suport TNI supaya lebih tepat sasarannya," katanya.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika ingin menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi