Jadi Plt Presiden, Gibran Wajib Konsultasi Prabowo buat Kebijakan Baru

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharuskan melakukan konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto jika ingin menetapkan kebijakan baru saat menjadi pelaksana tugas presiden.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2024 yang diteken oleh Prabowo pada 8 November 2024.

"Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden," demikian bunyi diktum kedua seperti dikutip Minggu (10/11).

Dalam Keppres itu juga disampaikan, Gibran wajib melaporkan seluruh tugas yang dilakukannya selama menjabat sebagai pelaksana tugas setelah Prabowo kembali ke tanah air.

"Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden," bunyi diktum ketiga.

Prabowo diketahui melakukan lawatan ke lima negara yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris selama 16 hari atau 8 hingga 23 November.

Kunjungannya ke China, AS, dan Inggris untuk memenuhi undangan dari para kepala negara. Sementara kunjungan ke Peru adalah untuk menghadiri KTT APEC dan lawatan ke Brasil untuk KTT G20.

Prabowo sebelumnya telah menitipkan pemerintahan kepada Gibran. Prabowo mengatakan undangan yang ditujukan ke RI membuktikan bahwa Indonesia dihormati dan memiliki posisi strategis di mata dunia.

"Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral. Membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan, tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik yang penuh ketegangan," kata Prabowo beberapa waktu lalu.

(khr/bac)

[Gambas:Video CNN]