4 days ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim telah menindak dua anak buah setelah terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pilkada serentak 2024.
Pernyataan itu disampaikan Listyo dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (11/11). Menurut Listyo, mereka masing-masing dari Polda Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
"Sampai saat ini kami sudah menindak dua personel Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas," kata Listyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara umum, Listyo menegaskan bahwa pihaknya saat ini sudah mengeluarkan surat telegram untuk meminta semua anggota Polri netral pada Pilkada mendatang. Menurut dia, surat tersebut sesuai Pasal 28 UU Polri.
Listyo meminta kepada masyarakat agar tak segan melaporkan setiap bentuk dugaan pelanggaran netralitas anggotanya. Menurut dia, laporan bisa dilayangkan ke Polri, Bawaslu, atau lembaga sejenis.
"Apabila adanya laporan laporan terkait dengan pelanggaran yg dilakukan oleh anggota silakan untuk bisa diteruskan apakah di Propam, apakah di Bawaslu, atau kah wadah-wadah lain," katanya.
Ungkap 202 wilayah potensi chaos
Lebih lanjut Listyo mengungkap sebanyak 202 wilayah masuk radar pengawasan karena potensial memanas dan ricuh pada pelaksanaan Pilkada 2024. Menurut Listyo, jumlah daerah tersebut didasarkan karena hanya terdapat dua pasangan calon (Paslon) yang akan berkontestasi. Dibanding daerah lain, dua pasangan calon lebih berpotensi memanas.
"Ada 202 daerah yang pasangannya dua, yang tentunya ini akan terjadi potensi kerawanan yang tinggi karena terjadi pertarungan head to head yang tentunya akan lebih panas dibandingkan kalau calonnya lebih dari dua," kata dia.
Listyo menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar untuk kali pertama ini akan sangat berdampak pada keamanan. Dia oleh karenanya memahami bahwa hal itu harus menjadi perhatian serius Polri. Listyo memaparkan bahwa total ada 37 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada serentak. Dari jumlah daerah itu, total ada 203 juta daftar pemilih tetap dengan 1.557 pasangan calon.
Selain 22 daerah yang akan mempertemukan calon head to head, ada pula 37 daerah yang mengikutsertakan calon tunggal. Dengan kondisi itu, Polri kata Listyo juga memperhatikan potensi pemilihan ulang jika kotak kosong menang.
"Dan apabila kemudian kotak kosong yang menang tentunya akan ada Pilkada ulang yang harus dilaksanakan satu tahun berikutnya, ini menjadi perhatian kami," katanya.
Listyo mengatakan pihaknya telah menyusun indeks kerawanan pilkada dengan 202 daerah masuk di dalamnya sebagai wilayah dengan potensi kerawanan yang tinggi. Dia mengaku telah menginstruksikan semua Kapolda untuk menggelar operasi Mantapraja dan menyiapkan pasukan cadangan jika diperlukan dari Mabes Polri.
Rapat dihadiri fraksi kehormatan
Rapat kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kapolri dihadiri 'fraksi kehormatan' yang merupakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dari berbagai wilayah, Senin (11/11).
Di depan Kapolri, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengenalkan para mahasiswa tersebut sebagai fraksi kehormatan. Mereka hadir untuk menyaksikan rapat dari balkon ruang rapat Komisi III DPR.
"Sebelumnya saya informasikan ke Pak Kapolri rapat kerja kali ini juga dihadiri oleh Fraksi Kehormatan Pak," kata Habib.
Habib merinci sejumlah perguruan tinggi itu mulai dari Binus Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Islam Riau, Universitas Hasanuddin, Makassar.
"Ada juga dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Timur, nah kalau ini bisa ke Om Dewan ini. Ada Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma," kata Habib.
Meski tak mendapat kesempatan langsung untuk berbicara, Habib mengatakan pihaknya mempersilakan para mahasiswa dari berbagai kampus itu untuk menitipkan pertanyaan kepada para anggota dewan.
Rapat Komisi III DPR dihadiri para Kapolda seluruh Indonesia dan membahas sejumlah isu strategis. Sejumlah isu yang mengemuka mulai dari pengamanan pilkada, judi online, narkoba, hingga KKB.
(thr/DAL)
