4 Terdakwa Korupsi PT Timah Dituntut 6 hingga 14 Tahun Penjara

Jakarta, CNN Indonesia --

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dituntut dengan pidana 6 hingga 14 tahun penjara.

General Manager Operasional PT Tinindo Internusa periode Januari 2017-2020, Rosalina, dituntut pidana 6 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Rosalina dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menuntut (majelis hakim) menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rosalina dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan," ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan pidana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12) malam.

Terdakwa lainnya, Reza Andriansyah, selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak tahun 2017, dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Ia juga dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Suwito Gunawan alias Awi selaku Beneficiary Owner PT Stanindo Inti Perkasa dan Robert Indarto pejabat Direktur PT Sariwiguna Binasentosa sejak 30 Desember 2019 dituntut pidana 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Teruntuk Awi, dia juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp2.200.704.628.766,6 (Rp2,2 triliun) subsider delapan tahun penjara.

Sedangkan Robert dituntut membayar uang pengganti Rp1.920.273.791.788,36 (Rp1,9 triliun) subsider delapan tahun penjara.

Awi dan Robert dinilai jaksa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini disebut merugikan keuangan negara hingga Rp300,003 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

(ryn/fea)

[Gambas:Video CNN]